Kakumdam Jaya Kolonel Chk Pimpin Pertemuan Komuni Hukum Jajaran Kodam Jaya - LENSA COMANDO

Post Top Ad

Hosting Unlimited Indonesia

Wednesday, September 20, 2017

Kakumdam Jaya Kolonel Chk Pimpin Pertemuan Komuni Hukum Jajaran Kodam Jaya


JAKARTA, Lensacomando.com - Kakumdam Jaya Kolonel Chk Sriyono Mujiono memimpin pertemuan Komuniti Hukum dan membahas hal-hal menonjol dan mengevaluasi proses hukum yang tidak sesuai ketentuan pada Pertemuan komuniti hukum dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara prajurit jajaran Kodam Jaya Triwulan III TA 2017 bertempat di Aula A.Yani Makodam Jaya, Rabu (20/9)

Dalam kesempatan ini Pabandya Kumtaltib Spersdam Jaya Letkol Inf David Jaya memberikan paparan tentang Perkara-perkara yang terjadi di satuan Jajaran Kodam Jaya sekaligus mengevaluasi teknis penyelesaian perkara dengan minta keterangan dari para komuniti Hukum tentang proses penyelesaian perkara yang sedang dalam proses perkaranya di Otmil maupun di Dilmil, dan meminta seluruh aparat hukum proaktif dengan koordinasikan serta mengkomunikasikan penyelesaian perkara setiap prajurit yang melakukan pelanggaran di satuannya hal itu mutlak harus dilakukan oleh pejabat personel satuan bertujuan untuk pembinaan karier prajurit.

Kata Pabandya Kumtaltib apabila dalam proses penyelesaian perkara yg terdapat kendala segera koordinasi dan komunikasikan kalau perlu tanyakan ke Staf Pers Kasdam Jaya, Otmil atau Dilmil, saya harapkan setiap pergantian pejabat personel di satuan jajaran Kodam Jaya harus melaksanakan serah terima yang baik sehingga pejabat personel peduli dan bertanggung jawab terhadap personel di satuannya, berkaitan dengan pengajuan skorsing dan PDTH dimana selama ini data-data dari satuan yang mengajukan ke Ajendam tidak lengkap kedepan kalau ada yang mengajukan PDTH dan Skorshing terhadap personel yang melanggar lengkapi data yang lengkap untuk mempermudah proses hukumnya.

Penyelesaian Perkara mulai Tahun 2005 sampai dengan TW III TA 2017 masih ada sampai saat ini perkaranya masih dalam proses hukum belum tuntas maka itu ditekan kepada pejabat Personel dan Pengamanan apabila ada personel disatuannya melakukan pelanggaran segera tindak lanjuti dan apabila ada tindakan disiplin misalnya penahanan, lihat dan peduli karena personel ybs adalah anggota satuan sendiri bukan musuh himbau Pabandya Kumtaltib Spers Dam Jaya kepada para Pejabat Komuni Hukum se Jajaran Dam Jaya.

Pabandya Kumtaltib juga memberikan Penekan kepada Pejabat Personel jajaran Kodam Jaya
1 minggu diberikan batasan waktu untuk membuat laporan mengenai hal-hal menonjol dalam bidang personel dalam proses hukum yang ada di satuannya dan kemudian melaporkan ke Spersdam Jaya.

Ka Dilmil II- 08 Jakarta mengatakan proses penyelesaian perkara harus selesai dalam waktu 5 bulan dan apabila belum selesai maka Dilmil wajib melaporkan perihal permasalahan keterlambatan penyelesaian perkara tersebut, hal itu biasanya terkendala karena alat bukti dan saksi dalam perkara tersebut kurang lengkap, dimana 122 perkara yg ada di dilmil II-08, yang telah terselesaikan sesuai SOP Dilmil 19 perkara dan 10 perkara yg masih belum terselesaikan yaitu perkaranya Disersi/Absensia, Penyalahgunaan Narkoba, Pencurian, Penipuan dan penggunaan senjata api.

Untuk perkara Disersi apabila personel yang melakukannya segera limpahkan Denpom, Pondam dan Kumdam Jaya
tidak perlu menunggu tersangka tertangkap dulu baru dilaporkan

Penomena yang terjadi selama ini kasus-kasus yang dilimpahkan ke Pomdam Jaya baik itu rata2 tertangkap oleh Gartib Garnisun Gabungan tdk ada langkah penyelesaian yang tuntas, hal itu disebabkan personel yang tertangkap Gabtib merasa permasalahannya di Garnisun maupun Denpom Jaya selesai ternyata dalam ops Gabtib tersebut melibatkan satuan lain seperti personel Bais, pusintelad maupun personel Intel Kodim dimana Ops Gabtib tersebut dilaksanakan sehingga saat UKP dan promisi jabatan Ybs terganjal karena ada catatan pelanggaran Displin Lalu Lintas di Pusintelad, Spamad maun Sinteldam Jaya yang merugikan personel tersebut untuk itu pejabat Pam/Intel dan Pers sebagai komuniti hukum di Satuannya, yakinkan apabila ada anggota tertangkap segera koordinasikan agar penyelesaian perkara cepat ditangani baik itu
Perkara Berat, ringan dan sedang.

Sejak seorang personel dikeluarkan skep putusan perkaranya sejak itu juga kesejahteraannya terputus dalam arti gaji dan hak-hak yang diterima sebagai prajurit serta merta terputus terhadap ybs.

Apabila ybs absensia/disersi tertangkap maka prosesnya dilengkapi data BAP tersangka dilimpahkan ke Otmil dan kemudian dilimpahkan ke Dilmil dengan putusan NO dan untuk putusan perkara yang sudah dikeluarkan oleh Dilmil dapat dilihat di Website www.dilmil-jakarta.go.id.


Tabiat tidak sesuai dengan norma-norma keprajuritan dapat di PDTH dengan tanpa mengangkat perkara yang sedang berlangsung, dilingkungan TNI ada dua aturan yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Administrasi sehingga apabila benar-benar seorang prajurit tersebut dianggap tidak layak lagi sebagai prajurit maka Ankum dapat memberikan sangsi PDTH terhadap ybs

Kakumdam Jaya Kolonel Chk Sriyanto Mujiono saat menutup pertemuan komuniti Hukum se Jajaran Kodam Jaya mengucapkan atas kesediaan Ka Otmil II-08 Jakarta, Ka Dilmil II-08, Wadan Pomdam Jaya, Pabandya Kumtaltib Sperdam Jaya yang telah memberikan pencerahan kepada para Komuniti Hukum Se Jajaran Kodam Jaya semoga hari demi hari penyelesaian perkara yang ada di satuan Kodam Jaya segera dapat diselesaikan dan segera mendapat keputusan hukum dalam rangka pembinaan satuan dan pembinaan personel menyangkut kesejahteraan, karier dan status personel itu sendiri kata Kakumdam Jaya. (ZS/Gal)

Post Bottom Ad

Hosting Unlimited Indonesia